kjlkajsd lkjald

DETAIL THESIS

PENGATURAN DANA ALOKASI KHUSUS DALAM HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH


Oleh : GAGAH SUJADMIKO | -
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum | Tahun Penelitian : 2011

Download Judul Tesis
Download Bab I
Download Bab II
Download Bab III
Download Bab IV
Download Bab V
Download Daftar Pustaka


ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah ”Pengaturan Dana Alokasi Khusus Dalam Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan otonomi daerah dengan konsep desentralisasi. Melalui desentralisasi diharapkan kemampuan pemerintah daerah untuk manajemen pembangunan lebih tepat dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam hubungan keuangan pusat dan daerah ditinjau dari prinsip perimbangan keungan, serta mengkaji dan menganalisis secara normatif mengenai produk hukum yang mengatur tentang DAK dalam mewujudkan keadilan dalam pembagian keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang diperoleh melalui teknik penelaahan kepustakaan yang didukung dengan teknik analisis. Analisis yang dilakukan dengan mencocokkan teori dengan hukum positif, selanjutnya diberi argumentasi yaitu kesesuaian antara teori dengan norma hukum positif. Argumentasi hukum dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan atas kedua permasalahan yang dikaji. Dalam pengaturan DAK, tidak semua daerah memiliki hak untuk mengajukan proposal DAK, hanya daerah yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat yang boleh mengajukan usulan kegiatan khusus. Pengaturan ini sangat diskriminatif, serta membuat batasan-batasan yang menyebabkan adanya daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAK. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan DAK harus sesuai dengan prinsip-prinsip perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta produk hukum tentang DAK harus memenuhi konsep keadilan dan keselarasan. Saran dalam penelitian ini adalah merevisi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Anggaran alokasi DAK harus lebih besar, karena wilayah terbesar ada di daerah, serta daerah memerlukan percepatan pembangunan.


Kata Kunci: Pengaturan DAK, Prinsip Perimbangan Keuangan, Keadilan dan Keselarasan.


ABSTRACT

This study is entitled “The Allocation of „Dana Alokasi Khusus‟ in Connection with the Central and Regional Finance”. It is inspired by the implementation of the regional autonomy with the concept of decentralization. It is hoped that decentralization has enabled the regional government to manage development more accurately and properly. This study aims at understanding the allocation of „Dana Alokasi Khusus‟ (DAK) in connection with the central and regional finance viewed from the principles of financial equaity, examining and analyzing normatively the legal products regulating the DAK in creating justice in regard to financial distribution. This study is a normative legal one in which conceptual and legislation approaches are used. The legal materials used in this study were obtained by library research and include primary, secondary and tertiary legal materials, and technique of analysis. The analysis was done by comparing the positive legal theories before arguments were provided. In the argument, the theories were compared to the positive law. Then to what extent the theories were in line with the positive legal norms were argued in order to be able to conclude the two problems explored. As far as the allocation for the DAK is concerned, these aren‟t every region has the right to propose for it; however, the only regions which have fulfilled the criteria determined by the central government which may propose for specific activities. Such a regulation is highly discriminative and has been responsible for the limitations which have led several regions to the inaccessibility to the specifically allocated DAK. From the results of the study, it can be concluded that the DAK should be adjusted to the principles of financial equity between the central government and regional government, and that the legal products regulating the DAK should refer to the concept of justice and harmony. It is suggested that the Law No. 33 of 2004 concerning Financial Equity between the Central Government and Regional Government should be revised. The budget allocated for the DAK should be made more, as the biggest areas which should be covered are located in the regions; in addition, the regions need developmental acceleration.


Keywords: DAK allocation, Financial Equity Principles, Justice and Harmony