kjlkajsd lkjald

DETAIL THESIS

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DALAM RANGKA PENATAGUNAAN TANAH DI KOTA DENPASAR


Oleh : LUH PUTU SURYANI | -
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum | Tahun Penelitian : 2011

Download PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DALAM RANGKA PENATAGUNAAN TANAH DI KOTA DENPASAR


ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan Tanah Di Kota Denpasar. Ada dua permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu kewenangan dan mekanisme penertiban tanah terlantar serta pendayagunaan tanah terlantar dalam rangka penatagunaan tanah di Kota Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum maupun informasi penunjang lainnya yang telah terkumpul terlebih dahulu dilakukan deskripsi dengan menguraikan proposisi-proposisi hukum kemudian diinterpretasikan untuk selanjutnya disistimatisasi, dievaluasi untuk kemudian diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penertiban tanah terlantar merupakan kewenangan delegasi, dimana Presiden mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melakukan penertiban tanah terlantar sesuai dengan ketentuan Pasal 17 PP No.11 Tahun 2010. Dalam pelaksanaan penertiban, dibentuk Panitia C yang berwenang melakukan identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar. Mekanisme penertiban tanah terlantar dilakukan melalui tahapan-tahapan yaitu inventarisasi tanah terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar, peringatan terhadap pemegang hak, penetapan tanah terlantar. Dalam rangka penatagunaan tanah di Kota Denpasar, tanah-tanah terlantar didayagunakan untuk kepentingan masyarakat melalui reforma agraria, program strategis negara dan cadangan umum negara harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar.


Kata Kunci: Penertiban, Pendayagunaan, Tanah Terlantar, Penatagunaan Tanah


ABSTRACT

This research examines about the control and empowering abandon land in land-use management in Denpasar City. There are 2 (two) main problems are observed in this research, first: the authority and control mechanism of abandon land and the second, the empowering of abandon land to land-use in Denpasar. This research is the normative legal research, which uses the approach of Statute and conceptual. Legal materials used in this research in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal materials and other supporting information that had been collected were described by explaining legal proposition, to be interpreted, systematized, evaluated and analyzed before giving the arguments in order to achieve conclusions for the problems. The results showed that control of abandon land is the delegation of authority, where the President delegates the authority to Head Of National Land Authority Republic of Indonesia to conduct policing abandoned land in accordance with the provisions of Article 17 Government Regulation Number 11 of 2010. On the implementation of the control, Committee C created who responsibles to identify and research the land which indicates abandon. The mechanism of controlling the abandon land has been done through few steps those are inventory of land indicates abandon, identification and research of land indicates abandon, warning the rights’ holders, ascertainment of abandon land. With regards to the land-use management in Denpasar City; abandon lands empowered to be used for community interest through agrarian reform; program country strategy and state general reserve which has to be adjusted to the Layout Plan of Denpasar City Zone.


Keywords: The Control, Empowering, Abandon Land, Land-use Management