kjlkajsd lkjald

DETAIL THESIS

PEMBARUAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PENANGANAN ANAK YANG YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM (DIKAJI DARI PERSPEKTIF PERADILAN PIDANA INDONESIA)


Oleh : I Komang Mahardika Yana | -
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum | Tahun Penelitian : 2012

Download PEMBARUAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PENANGANAN ANAK YANG YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM (DIKAJI DARI PERSPEKTIF PERADILAN PIDANA INDONESIA)


ABSTRAK

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia masih belum tampak kepedulian dari aparat penegak hukum di Indonesia. Pada saat proses penanganan baik pada proses penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan dan bahkan pada saat sidang, tidak jarang hakim memberikan putusan yang tidak menimbang kepentingan terbaik bagi anak. Proses Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum sering sekali dalam prakteknya lebih menekankan pada proses penanganan secara “penal” oleh para aparat penegak hukum sehingga hal tersebut menimbulkan adanya stigma dan konsekuensi psikologis yang sangat berdampak negatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Dalam konteks untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia diperlukan adanya suatu proses secara “non-penal” yang belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Bertolak dari aturan hukum positif di Indonesia yang belum mengatur mengenai sarana “non-penal” proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum maka diperlukan adanya suatu pembaruan hukum pidana melalui suatu kebijakan dalam proses penangan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan. Penelitian normatif ini berjudul : “Pembaruan Hukum Pidana Dalam Proses Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Dikaji Dari Perspektif Peradilan Pidana Indonesia)”, mengetengahkan dua permasalahan yaitu : 1. Bagaimana proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum dalam peradilan pidana ? 2. Bagaimanakah pembaruan hukum pidana dalam proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum di Indonesia dalam perspektif Ius Constituendum? Melalui pembahasan yang telah dipaparkan dalam tesis ini mak diperoleh hasil : (1) Bahwa dalam proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum terdapat masalah tentang legalitas apa yang dipakai penyidik untuk melakukan tindakan lain berupa pengembalian anak kepada orang tua/wali ataupun pengembalian anak kepada Departemen Sosial terhadap anak yang bermasalah dengan hukum yang dalam normanya belum dijelaskan secara tegas dan eksplisit sehingga menimbulkan keadaan suatu norma yang bersifat kabur (Leemten van Normen) serta menimbulkan suatu keadaan yang multitafsir, (2) Bahwa untuk menghindari proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang menimbulkan stigmatisasi dan labeling negatif terhadap anak maka harus sesegera mungkin membuat pembaruan hukum pidana terhadap proses penanganan anak x yang berhadapan dengan hukum, dengan melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik, sosio cultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.


Kata Kunci: Pembaruan Hukum Pidana, Proses, Anak


ABSTRACT

Cases of children who are dealing with the law in Indonesia is still not visible concern of law enforcement in Indonesia. At the time of the process of handling both on the process of investigation in the police, prosecution and even at trial, it is not uncommon judges gave the verdict that does not weigh the best interests of the child. Process Handling Children who are dealing with the law in practice often more emphasis on the process of handling a "penal" by law enforcement officials so that it gave rise to stigma and psychological consequences that are very negative impact on children who are dealing with the law. In the context of treatment for children who are dealing with the law in Indonesia required the existence of a process as a "non-penal" which has not been set in the positive law in Indonesia. Departing from the rule of positive law in Indonesia that has not been set on the means of "non-penal" the process of handling children who are dealing with the law then required the existence of a criminal law reform through a policy in the process of handling children who are dealing with the law to achieve the goals aspired law . Normative research is titled: "Criminal Law Reform Process Handling Children Dealing With The Law (Criminal Justice Perspective Assessed From Indonesia)", explores two issues, namely : 1. How does the process of handling children in conflict with the law in criminal justice? 2. How does the criminal law reform in the process of handling children in conflict with the law in Indonesia in perspective Constituendum ius? Through the discussions that have been presented in this thesis mak obtained results: (1) That in the process of handling children in conflict with the law there is the issue about the legality of what the investigator used to perform other actions in the form of return of children to parents / guardians or the child returns to the Department of Social against children in conflict with the law in the norm has not been explained clearly and explicitly state giving rise to a norm that is obscure (Leemten van Normen) and creates a state of multiple interpretations, (2) That to avoid the handling of children who are dealing with laws that give rise to stigmatization and negative labeling of children as soon as possible then it should make the reform of criminal law to the process of handling children who are dealing with the law, to reorient and reform of criminal law in accordance with the values of the central socio-political, socio-philosophic, socio-cultural public policy underlying Indonesia social, criminal policy, and policy enforcement in Indonesia.


Keywords: Criminal Law Reform, Process, Children