kjlkajsd lkjald

DETAIL THESIS

PERJANJIAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA SETELAH DILEGALISASI OLEH NOTARIS/PPAT


Oleh : I WAYAN SUJANA | -
Bidang Ilmu : Kenotariatan | Tahun Penelitian : 2013



ABSTRAK

Didalam setiap jual beli hak atas tanah harus dilakukan pendaftaran yang telah diatur didalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria. Proses pendaftaran tanah akibat perbuatan hukum pemindahan hak milik melalui jual beli harus dilakukan dengan akta PPAT, namun dalam kenyataan ada masyarakat yang melakukan jual beli dengan perjanjian jual beli dibawah tangan. Didalam pasal yang sama juga membolehkan adanya pendaftaran tanah dengan menggunakan akat yang bukan dibuat oleh PPAT, hal ini menunjukkan adanya konflik diantara pasal tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli hak milik atas tanah dibawah tangan dan bagaimanakah kekuatan pembuktian perjanjian jual beli hak milik atas tanah yang dilegalisasi oleh Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi permasalahan. Penelitian ini awalnya dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan, didukung dengan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta dokumen yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian jual beli hak milik atas tanah dibawah tangan tetap sah selama dapat dibuktikan dan tidak disangkal oleh para pihak khususnya penjual. Kekuatan pembuktian perjanjian jual beli hak milik atas tanah di bawah tangan setelah dilegalisasi tetap berupa kekuatan pembutian akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah selama para pihak tidak menyangkalnya, setelah dilegalisasi pun pembutiannya sama dengan sebelum dilegalisasi hanya saja setelah dilegalisasi dan diberi materai yang cukup sudah dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan.


Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Perjanjian Jual Beli, Pembuktian.


ABSTRACT

Every sale purchase of land must be registered as regulated in Articles 19 of Act Number 5 of 1960 regarding, the Agrarian Principle Regulations. The land registration process as a consequence of the legal act of transferring freehold title by means of sale purchase must be under a PPAT deed, but in reality there are people making a sale purchase with an underhand sale purchase. The same article also allows the registration of land with an agreement not made by a PPAT, this shows a conflict between such articles. The issue brought up here is regarding the legality of a land sale purchase made underhand and how the strength of evidencing is of a sale purchase of land with freehold title to land legalized by a Notary. The research is a normative research, a process to find the legal rules, legal principles as well as legal doctrines in order to answer the legal issue that has become problematic. This research has been made initially by researching the primary law by studying all rules of legislation involved with the issue, supported by secondary legal material in the form of literature related to the issue as well as tertiary legal material in the form of a legal dictionary as well as documents that can explain primary and secondary legal material. The result of the research shows that the legality of an underhand sale purchase of land with freehold title remains valid insofar it can be proven and not denied by the parties in particular the seller. The evidencing power of an underhand sale purchase of land with freehold title after having been legalized remains in the form of evidencing power of deeds made underhand having a legal evidencing power so long as the parties do not deny it, even after its legalization its evidencing is the same as before its legalization only after its legalization and affixed with an adequate stamp duty it is already acceptable as evidencing means in court.


Keywords: Land Registration, Sale Purchase Agreement, Evidencing