Kolaborasi JICA SDGs Project, SDGs Center Unud dan Bappeda Provinsi Bali Sepakat Kuatkan Kerangka Kerja Implementasi SDGs di Bali

• Posted by: Admin
• Kamis, 25 Juli 2024
• Has been read 1159 time(s)

Bertempat di Ruang Sandat, Bappeda Provinsi Bali Tanggal 23 Juli 2024 Pukul 13.00-14.30 Wita telah terlaksana pertemuan Penguatan Kerangka Kerja Implementasi SDGs untuk Pemerintah Daerah.

 

Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, S.P., M.P., IPU, ASEAN Eng selaku Ketua SDGs Center Unud memperkenalkan Hisaaki Mitsui selaku JICA SDGs Project Team Leader yang didampingi oleh Michael Permana Rinaldi (Peneliti Senior JICA SDGs Project), dan Dr. I Ketut Surya Diarta, S.P., M.A. (Sekretaris SDGs Center Unud). Kunjungan tersebut disambut sangat baik oleh Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, S.T., M.Si. selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan sejumlah staf. Prof. Budiasa mengkonfirmasikan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya antara JICA SDGs Project (yang diwakili oleh Michael Permana Rinaldi didampingi Ketua SDGs Center Unud) dan Kabid PPM dan staf mewakili Bappeda Provinsi Bali yang telah terlaksana 15 Juli 2024 di Gedung Pascasrjana Universitas Udayana.

 

Hisaaki Mitsui memaparkan bahwa pertemuan ini sebagai implementasi kerjasama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam rangka pelaksanaan Perpres 59 Tahun 2017 yang diperbaharui dengan Perpres 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia. Periode JICA SDGs Project tersebut dimulai Desember 2023 hingga November 2026. Sekarang ini JICA SDGs Project memasuki fase II dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas implementasi TPB/SDGs Pemerintah Daerah pada lima Provinsi terpilih sebagai Pilot Project, yaitu Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Output yang diharapkan dari proyek ini (1) Adanya mekanisme implementasi TPB/SDGs di provinsi terpilih yang didukung langsung oleh SDGs Center, (2) Peningkatan kapasitas pemantauan dan evaluasi (e-MONEV) Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs bagi pemerintah provinsi terpilih, dan (3) terpromosikannya kerja sama multi pihak dengan aktor non-pemerintah di provinsi terpilih dalam mendukung pelaksanaan dan pencapaian TPB/SDGs.

 

Sebuah praktek baik terkait dengan output 3 dibagikan oleh Hisaaki Mitsui, yaitu Program Registrasi Bisnis SDGs. Sebuah sistem untuk lebih dari 100 pemerintah daerah di Jepang yang meregistrasikan secara nasional sekitar 53.000 bisnis lokal (sebagian besar peserta adalah UMKM) yang menunjukkan keinginan untuk mencapai SDGs. Program ini tidak bermaksud memberikan penghargaan kepada perusahaan atas pencapaian mereka, tetapi lebih kepada mendaftarkan perusahaan yang termotivasi untuk mencapai SDGs di masa depan. Semua perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu akan didaftarkan, dan persyaratan yang berlaku tidak sama untuk setiap pemerintah daerah. Contoh persyaratan registrasi perusahaan SDGs di pemerintah Prefektur Nagano: (1) Menyatakan kebijakan manajemen, dll. untuk mencapai SDGs serta prioritas dan target untuk ketiga aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi; (2) Menjelaskan 42 poin penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai inisiatif spesifik sehubungan dengan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan SDGs, misalnya tidak adanya kekerasan/pelecehan seksual, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dll (self-assessment). Manfaat bagi perusahaan yang telah teregistrasi/berlogo SDGs adalah memperoleh kemudahan promosi pada website pemerintah daerah, fasilitas pinjaman dengan bunga rendah, mendapat poin ekstra saat pengajuan tender, mengangkat citra perusahaan terutama dalam rekrutmen tenaga kerja, mendapat fasilitas dalam pertemuan mitra usaha. Mitsui menambahkan, Provinsi Bali dengan pariwisata sebagai sektor unggulan berpotensi mengadopsi praktek baik di Jepang.

 

Ida Bagus Wesnawa Punia, S.T., M.Si. merespon positif paparan Mitsui tersebut. Untuk mencapai output 1, sangat penting JICA SDGs Project memfasilitasi SDM Bappeda Kabupaten/Kota agar memiliki pemahaman yang setara dan memadai terkait dengan implementasi TPB/SDGs di Kabupaten/Kota se-Bali. Sebelumnya, kami telah mendorong pembentukan SDGs Center Unud, dan telah mendapat pelatihan dari JICA SDGs Project. Kami berharap SDGs Center Unud bersama JICA SDGs Project dapat memfasilitasi mengumpulkan SDM Bappeda Kabupaten/Kota se-Bali untuk mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sehingga mereka siap dan tidak kebingungan dalam mengimplementasikan TPB/SDGs. Terkait dengan output 2, kami sudah menyusun RAD dan kami menyusun laporan tahunan yang dimandatori. Permasalahan terbesar yang kami hadapi adalah dalam pengumpulan atau pemenuhan datanya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pemantauan dan evaluasi (e-MONEV) Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs bagi bagi pemerintah daerah juga sangat relevan. Dengan terealisasinya output 1 dan 2, maka lebih mudah dalam mencontoh praktek baik di Jepang untuk diterapkan di Provinsi Bali sebagai implementasi output 3. Terlebih-lebih di Provinsi Bali telah terbentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Forum TJSL) yang didasari oleh Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang TJSL Perusahaan, dan Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Perda tersebut. Hal ini diharapakn dapat memperkuat implementasi output 3 dari JICA SDGs Project ini.

 

Dr. Surya Diarta menambahkan bahwa terkait sektor pariwisata berkelanjutan, Bali perlu mengarah pada quality tourism seperti yang sempat disinggung oleh Mitsui-sensei dan Pak Bagus Wesnawa karena Bali memiliki carrying capacity tertentu. Community Based Quality Tourism (CBQT) sejalan dengan SDGs melalui standardisasi yang mengacu pada Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan kriteria internasional dari GSTC 2019 yang memang telah mengintegrasikan SDGs kedalam standar/kriteria tersebut. CBQT tersebut dapat kita mulai dari desa sebagai benteng menyelamatkan Bali dari gempuran industri pariwisata dan mass tourism.